Struktur Organisasi

Struktur Organisasi
Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor Per.004/M.PPN/04/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas

Pasal 168

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

  1. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  2. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  3. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  5. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  6. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
  7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan; dan
  8. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 170

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Dan Perdesaan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana;
  2. Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan; dan
  3. Subdirektorat Perdesaan.

Pasal 171

Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 173

Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transmigrasi dan perbatasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transmigrasi dan perbatasan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 175

Subdirektorat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perdesaan;
  2. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perdesaan;
  3. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
  4. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdesaan;
  5. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan; dan
  6. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan.

Personel

  • Sumedi Andono Mulyo

    Direktur DTTP
  • Hindun Barokah

    Kasubdit Perdesaan
  • Arief Wiroyudo

    Kasubdit Transmigrasi dan Perbatasan

 

  • Diah Lenggogeni

    Plt. Kasubdit Daerah Tertinggal dan Bencana
  • Hermani Wahab

    Perencana Utama
  • Kuswiyanto

    Perencana Madya

 

  • Tasliman Solihin

    Perencana Madya
  • Citra Sawita Murni

    Perencana Muda
  • Rayi Paramita

    Perencana Muda

 

  • Aruminingsih

    Perencana Muda
  • Syifaa Tresnaningrum

    Perencana Pertama
  • Andhika Rizal Pramudia

    Perencana Pertama

 

  • Erna Gustina Norrista

    Staf Perencana
  • Dwita Widyaningsih

    Staf Perencana
  • Ade Nurani Sandarus

    Arsiparis Mahir

 

Telp

(021) 3926249 / 3101984

Alamat

Jalan Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 Kementerian PPN/Bappenas. Gd.Madiun Lt. 4

Email

kkdt@bappenas.go.id