Laporan Akhir Koordinasi Strategis Perencanaan Pelaksanaan dan Pengurangan Indeks Risiko Bencana untuk Mendukung UU No. 24 Tahun 2007

Laporan Akhir Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana untuk Mendukung UU No. 24 tahun 2007 disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Bidang Penanggulangan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 05 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran. Maksud dan tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses dan hasil pencapaian koordinasi perencanaan nasional di bidang penanggulangan bencana, termasuk diantaranya integrasi pengurangan risiko bencana pada setiap aspek pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. dalam identifikasi dan analisis dari proses dan hasil pencapaian koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana, maka akan terlihat permasalahan serta perkembangan penanganan bencana serta saran untuk perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan dalam Lingkup RPJMN 2015 - 2019

Pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana merupakan salah satu implementasi dari Nawa Cita Pembangunan yang telah dijabarkan dalam RPJMN 2015–2019. Pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan merepresentasikan Nawa Cita ke tiga, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. Sedangkan pembangunan kawasan rawan bencana merepresentasikan Nawa Cita ke tujuh, yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, program pembangunan ini menjadi agenda prioritas yang harus segera ditangani dan dapat diselesaikan pada tahun 2019. Arah kebijakan untuk setiap bidang berbeda – beda sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tersebut. Sementara itu program pembangunan dalam RPJMN 2015 – 2019 sudah dijabarkan dengan jelas di dalam matrik yang memuat diantaranya mengenai sasaran, indikator, target dalam tahun tertentu (2015 – 2019) dan penanggung jawab program.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Laporan Akhir Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2016

Arah kebijakan yang tercantum di dalam dokumen RPJMN 2015 – 2019 mengenai pembangunan desa – desa tertinggal dan desa-desa berkembang serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengonsolidasi isu ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, seperti ketimpangan pembangunan yang terjadi baik antara desa – kota, anatarwilayah perdesaan – perkotaan dan antara wilayah KBI-KTI. Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (PDP) dibentuk dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis yang bersifat lintas sektor, lintas pelaku, baik pusat maupun daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan metode yang digunakan adalah rapat koordinasi di tingkat pusat maupun daerah dalam mendukung sasaran pengentasan desa tertinggal sampai 5000 desa dan peningkatan desa mandiri sedikitnya 2000 desa.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Laporan Akhir Pelaksanaan Koordinasi Strategis Keterkaitan Kota-Desa [2016]

Kebijakan keterkaitan kota-desa pada hakekatnya ditujukan dalam rangka pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang salah satunya antar wilayah perkotaan dan perdesaan. Kebijakan nasional yang direncanakan diharapkan dapat menghasilkan pembangunan yang adil dan sama-sama menguntungkan, baik bagi kota sebagai pusat pertumbuhan dan desa sebagai kawasan produksinya, hal ini karena selama ini ada banyak pendapat yang menyatakan desa terlalu banyak dieksploitasi untuk kebutuhan kota, karena segala proses pengolahan yang bernilai tambah dilakukan di kota- kota besar. Kebijakan keterkaitan kota-desa diharapkan dapat menghasilkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses pelayanan dasar yang lebih baik dan lebih dekat, serta dapat dijadikan tempat industri pengolahan skala kecil sehingga dapat membawa dampak ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat sekitarnya.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Laporan Penyempurnaan Indeks Keterkaitan Kota-Desa [2016]

Pada tahun 2015 Direktorat Perkotaan dan Perdesaan Bappenas, telah melakukan inisiasi penelitian indeks keterkaitan kota dan desa. Pada penelitian tersebut, dilakukan pengukuran dengan menggunakan metode PCA dan asosiasi spasial, dengan ruang lingkup lokasi masih sebatas Kawasan Barat Indonesia. Sebagai bahan evaluasi kebijakan keterkaitan kota desa yang telah tertuang pada RPJMN 2015-2019, maka pada tahun 2016 ini dilaksanakan penyempurnaan indeks keterkaitan kota desa. Penyempurnaan tersebut dilakukan pada unit analisis, metode, dan pada ruang lingkup lokasi. Tujuannya mengakomodasi masukan dari workshop 2015 dan masukan ahli pada penyusunan indeks. Selain tujuan utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan khususnya pada lokasi-lokasi prioritas KKD yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RKP tahunan bidang Keterkaitan Kota dan Desa.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Subcategories

Kategori produk Tabel Pemantauan dan Evaluasi Dit.KKDT Bappenas

Page 2 of 3