Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]

Laporan kajian ini disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Kajian Kebijakan Asimetris bagi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 05 tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran. Di samping itu, secara substansi laporan akhir kajian ini disusun untuk memperkaya kognisi dan menyamakan persepsi terkait kebutuhan kebijakan asimetris dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan negara. dapun tujuan dari Kajian ini adalah untuk merumuskan konsep kebijakan asimetris pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan negara, serta mengidentifikasi kebutuhan dan isu pembangunan asimetris kawasan perbatasan.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]

Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014 yang pertama kali diluncurkan pada 2015, merupakan salah satu ukuran untuk evaluasi dan penilaian tingkat kemajuan desa. IPD dapat digunakan sebagai baseline untuk tingkat capaian pembangunan desa, tetapi diperlukan proxy untuk melihat perkembangan desa secara tahunan, sehingga disusunlah kajian ini. Kajian ini disusun dengan mengedepankan kesederhanaan dan kemudahan, meskipun tetap mengacu pada kompleksitas konsep pembangunan desa. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Keluaran analisis adalah kuesioner atau instrumen baru yang disempurnakan. Kajian ini mengidentifikasi, perlunya sampel sebanyak 4.763 desa untuk mengetahui kondisi pembangunan desa per tahun.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]

Kajian ini memberikan informasi terkait kesiapan regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana dan membantu pihak-pihak terkait penanggulangan bencana terutama kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana nasional, khususnya dalam penguatan regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]

Laporan kajian 2014 ini disusun dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 04/M.PPN/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kantor Kementerian PPN/Bappenas. Pelaksanaan Kajian Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus ini tujuannya adalah untuk menilai kualitas hasil-hasil yang telah dicapai dalam penerapan proses perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan untuk kemudian diidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi, serta berupaya memberikan saran dan alternatif rekomendasi untuk perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]

Laporan kajian 2010 ini pada dasarnya berisi perkembangan pemanfaatan ruang di wilayah Kalimantan dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya pada kawasan andalan dan KAPET yang terdapat disetiap provinsi di wilayah Kalimantan. Aspek keterkaitan antarwilayah akan dilihat pada konteks antar‐intra provinsi di wilayah Kalimantan, termasuk mengidentifikasi keterkaitan daerah tertinggal dan perbatasan dengan daerah lainnya. Berdasarkan pemahaman terhadap keseluruhan konteks kajian ini, selanjutnya dilakukan perumusan isu strategis yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang diperlukan.

Untuk selengkapnya silahkan Unduh

Untuk Ringkasan Eksekutif silahkan Unduh


Page 1 of 2