Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

Kesenjangan sosial-ekonomi antar golongan dan antar daerah di Indonesia masih menjadi masalah utama pembangunan yang harus diatasi dengan langkah yang nyata, sistematik dan sungguh-sungguh. Upaya mengatasi kesenjangan tidak bisa lagi dilakukan dengan perencanaan “business as usual”, tapi perlu pendekatan yang berbeda, yakni perencanaan yang mengutamakan pencapaian tujuan dengan pendekatan holistik-integratif-tematik- spasial. Perencanaan yang benar-benar didasarkan pada pemahaman fakta (evidence-based) tentang kompleksitas, dinamika dan keragaman masalah di setiap daerah. Berdasarkan kenyataan di atas maka Redaksi Bulletin Kawasan Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan Bappenas, Edisi 27 Tahun 2016 kali ini mengangkat tema “Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan” sebagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Untuk selengkapnya, silahkan download disini <Buletin Kawasan Edisi 27-2016>


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

Dengan adanya rangkaian bencana yang dialami dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengembangkan kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat terhadap bencana. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang dilakukan kini dirasakan tidak lagi memadai dan sangat disadari bahwa kebutuhan untuk mengembangkan sikap baru yang lebih proaktif, menyeluruh, dan mendasar dalam menyikapi bencana. Berdasarkan kenyataan di atas maka Redaksi Bulletin Kawasan Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, Edisi 26 Tahun 2010 kali ini mengangkat tema “Potret Pananggulangan Bencana di Indonesia” sebagai laporan utama.

Untuk selengkapnya, silahkan download disini <Buletin Kawasan Edisi 26-2010>


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

Komitmen pemerintah dalam pembangunan kawasan perbatasan ini diharapkan dapat mempercepat erkembangnya kawasan perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan yang terjadi di negara tetangga. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga atau mengamankan kawasan Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal. Atas dasar kondisi tersebut di atas, maka Tim Redaksi Bulletin Kawasan Direktorat KKDT mengangkat tema “Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara” sebagai tema utama Bulletin Kawasan edisi kali ini. Secara mendalam berbagai kebijakan, strategi dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan di kawasan perbatasan akan dikupas dalam Fokus.

Untuk selengkapnya, silahkan download disini <Buletin Kawasan Edisi 24-2010>


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

Kawasan Strategis Nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Atas dasar inilah, maka Bulletin Kawasan edisi ini mengangkat tema pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi di Indonesia, yang lebih difokuskan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Untuk selengkapnya, silahkan download disini <Buletin Kawasan Edisi 24-2009>


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

Secara teoritis dan empiris, investasi diyakini sebagai pemicu pertumbuhan di daerah, baik investasi kecil dari masyarakat, maupun investasi besar dari dalam dan luar negeri. Untuk itu, pada edisi Buletin Kawasan Edisi 23 ini mengangkat judul "Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal". Pada rubrik Fokus, kami mengulas mengenai peran sector swasta dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah tertinggal. Kami juga menyajikan gambaran tentang tata kelola ekonomi di daerah tertinggal dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki agar daerah tertinggal memiliki tata kelola ekonomi yang baik sehingga meningkatkan daya tarik investasi.

Untuk selengkapnya, silahkan download disini <Buletin Kawasan Edisi 23-2009>


Page 1 of 2