Kunjungan Lapangan dalam rangka Pengembangan PKSN Sabang

Berita-2

SABANG - (19/5) Kegiatan FGD dan kunjungan dilaksanakan di kantor Bappeda Provinsi Aceh dan Kota Sabang dalam jangka waktu tanggal 18-20 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi program dan kegiatan SKPD Provinsi Aceh serta Kementerian/Lembaga di Kota Sabang. Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dan Perpres no. 26 thaun 2008 tentang RTRW Nasional menempatkan Kota Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut untuk mendukung kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kelembagaan yang terkait dalam pengembangan PKSN Sabang ada tiga, yaitu Bappeda Kota Sabang yang merupakan SKPD Kota Sabang, Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS) yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta Bappeda Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai penengah kepentingan antara Bappeda Kota Sabang dan BPKS, serta sebagai bagian dari SKPD Provinsi adalah mewakili kepentingan Pemerintah Pusat di PKSN Sabang.

Bangun dan Kuatkan Kawasan Perbatasan

Berita-2

JAKARTA - Tujuan dari Rapat Konsultasi Pembangunan Perbatasan Kabupaten Sanggau yang diselenggarakan oleh DPRD di Ruang SS, Gedung Bappenas (24/5) adalah untuk menangkap aspirasi kebutuhan dan arah pembangunan perbatasan Entikong dari DPRD Kabupaten Sanggau, menginformasikan rencana pembangunan perbatasan negara, serta diskusi dan menyepakati arah yang tepat mengenai pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara di Entikong. Sebagai salah satu kawasan perbatasan, Kabupaten Sanggau memiliki komoditas andalan perkebunan sawit dan pertambangan yang masih belum optimal pengolahannya. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau sangat jauh dibanding Malaysia karena aggarannya lebih sedikit dari luas kabupaten. Hal ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih banyak yang mengakses jalan dan informasi ke Malaysia. Bahkan banyak dari mereka yang berkeinginan menjadi warga Malaysia.

Sinkronisasi Prioritas Kawasan Strategis, Perbatasan dan Daerah Tertinggal

Berita-1

JAKARTA - Dalam upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengadakan rapat dengan 28 kementerian/lembaga (K/L). Rapat ini diselenggarakan di ruang SG 3, Selasa (17/11), pukul 09.30 WIB – 16.30 WIB dengan tujuan melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta penyempurnaan rancangan RPJMN dalam bidang kawasan strategis, kawasan perbatasan dan daerah perbatasan.

“Hari ini kita mencoba membahas lebih detail, baik itu narasi maupun matriks yang sudah disiapkan, dan menggali masukan dari Bapak/ Ibu sekalian. Kita juga ingin melihat koneksitas antara Rencana Strategis dengan RPJMN yang telah disiapkan,” ujar Pak Suprayoga Hadi dalam paparan membuka rapat.

Kajian Mendalam Terkait Masalah Daerah Perbatasan

Berita-1

JAKARTA – Isu-isu perbatasan sering menarik perhatian masyarakat karena peristiwa yang terjadi di kawasan ini memiliki dampak politis yang besar dan memunculkan sentimen kebangsaan. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi karena potensi kawasan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Namun demikian, belum optimalnya keberpihakan kebijakan sektor terkait menyebabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut belum mendorong pembangunan di kawasan perbatasan secara signifikan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat melakukan lompatan dalam merespon ketidakpuasan masyarakat terkait pembangunan di kawasan perbatasan agar mengurangi efek negatif hubungan dengan negara tetangga.

Page 2 of 2

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional