SABANG - (19/5) Kegiatan FGD dan kunjungan dilaksanakan di kantor Bappeda Provinsi Aceh dan Kota Sabang dalam jangka waktu tanggal 18-20 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi program dan kegiatan SKPD Provinsi Aceh serta Kementerian/Lembaga di Kota Sabang. Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dan Perpres no. 26 thaun 2008 tentang RTRW Nasional menempatkan Kota Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut untuk mendukung kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kelembagaan yang terkait dalam pengembangan PKSN Sabang ada tiga, yaitu Bappeda Kota Sabang yang merupakan SKPD Kota Sabang, Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS) yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta Bappeda Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai penengah kepentingan antara Bappeda Kota Sabang dan BPKS, serta sebagai bagian dari SKPD Provinsi adalah mewakili kepentingan Pemerintah Pusat di PKSN Sabang.

Read more ...

JAKARTA - Tujuan dari Rapat Konsultasi Pembangunan Perbatasan Kabupaten Sanggau yang diselenggarakan oleh DPRD di Ruang SS, Gedung Bappenas (24/5) adalah untuk menangkap aspirasi kebutuhan dan arah pembangunan perbatasan Entikong dari DPRD Kabupaten Sanggau, menginformasikan rencana pembangunan perbatasan negara, serta diskusi dan menyepakati arah yang tepat mengenai pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara di Entikong. Sebagai salah satu kawasan perbatasan, Kabupaten Sanggau memiliki komoditas andalan perkebunan sawit dan pertambangan yang masih belum optimal pengolahannya. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau sangat jauh dibanding Malaysia karena aggarannya lebih sedikit dari luas kabupaten. Hal ini menyebabkan masyarakat Kabupaten Sanggau lebih banyak yang mengakses jalan dan informasi ke Malaysia. Bahkan banyak dari mereka yang berkeinginan menjadi warga Malaysia.

Read more ...

JAKARTA - Dalam upaya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP mengadakan rapat dengan 28 kementerian/lembaga (K/L). Rapat ini diselenggarakan di ruang SG 3, Selasa (17/11), pukul 09.30 WIB – 16.30 WIB dengan tujuan melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta penyempurnaan rancangan RPJMN dalam bidang kawasan strategis, kawasan perbatasan dan daerah perbatasan.

“Hari ini kita mencoba membahas lebih detail, baik itu narasi maupun matriks yang sudah disiapkan, dan menggali masukan dari Bapak/ Ibu sekalian. Kita juga ingin melihat koneksitas antara Rencana Strategis dengan RPJMN yang telah disiapkan,” ujar Pak Suprayoga Hadi dalam paparan membuka rapat.

Read more ...

JAKARTA – Isu-isu perbatasan sering menarik perhatian masyarakat karena peristiwa yang terjadi di kawasan ini memiliki dampak politis yang besar dan memunculkan sentimen kebangsaan. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi karena potensi kawasan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Namun demikian, belum optimalnya keberpihakan kebijakan sektor terkait menyebabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut belum mendorong pembangunan di kawasan perbatasan secara signifikan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat melakukan lompatan dalam merespon ketidakpuasan masyarakat terkait pembangunan di kawasan perbatasan agar mengurangi efek negatif hubungan dengan negara tetangga.

Read more ...