BPP dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Bintan - (25/10) Pembangunan kawasan perbatasan telah didukung di dalam Nawa Cita ke tiga Presiden Republik Indonesia dengan menekankan kebijakan asimetris untuk membangun kawasan perbatasan. Asimetris berarti memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda dari daerah lain yang bukan merupakan kawasan perbatasan. Implementasi kebijakan asimetris seharusnya mulai dari tahap perencanaan, implementasi pembangunan dan evaluasi pembangunan. Namun saat ini beberapa daerah di kawasan perbatasan belum merasakan adanya asimetris dalam pembangunan kawasan perbatasan. Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia mengedepankan Musyawarah Pembangunan dari tingkat regional (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) hingga tingkat nasional. Daerah khususnya kawasan perbatasan merasakan tidak adanya perlakuan khusus untuk perencanaan di kawasan perbatasan. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan sama, yaitu semua usulan dibawa dari tingkat desa hingga tingkat provinsi untuk kemudian masuk dalam pembahasan skala nasional. Pembahasan usulan dilakukan secara reguler kecuali pada tingkat nasional dengan memberikan desk khusus perbatasan di dalam Prioritas Nasional Daerah Perbatasan.

Perencanaan pembangunan kawasan perbatasan di daerah dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Provinsi dan Kabupaten). BPP seharusnya dapat terus berkoodinasi dengan Bappeda, SKPD, dan stakeholder pembangunan lainnya dalam merencanakan pembangunan kawasan perbatasan. Salah Satu evaluasi yang disampaikan BPP kepada BNPP dalam salah pertemuan Bimbingan Teknis Kelembagaan BPP di Kepulauan Riau (24 – 25 Oktober 2016) adalah adanya filter usulan saat pembahasan usulan pembangunan kawasan perbatasan yang diberikan oleh BPP di tingkat kabupaten dan provinsi. Filter yang dimaksud adalah dengan mendahulukan usulan lain untuk dapat dibahas di dalam forum Nasional. Usulan dari BPP diletakan pada urutan kesekian dengan adanya aspirasi DPRD dan Visi – Misi Bappeda yang dituangkan ke dalam kebutuhan indikasi program. Selain itu terdapat pula usulan SKPD yang berbasis pada Renstra masing – masing. Hal tersebut menandakan kurang terkoordinasinya perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan dan kurangnya asimetris dalam perencanaan pembangunan kawasan perbatasan.

Koordinasi menjadi salah satu kata kunci yang penting dalam berjalannya perencanaan pembangunan kawasan perbatasan. Usulan BPP perlu untuk selalu dikoordinasikan ke Bappeda dan stakeholder lainnya bersama dengan BNPP untuk dapat meyakinkan pemerintah daerah akan urgensi pembangunan kawasan perbatasan. Selain itu diperlukan juga keterlibatan kecamatan khususnya kecamatan lokpri dalam pembahasan usulan pembangunan di tingkat kabupaten dan provinsi untuk dapat menekankan kebutuhan pembangunan di lokpri. Salah satu rekomendasi untuk mengatasi masalah kurang terkoodinasinya pembangunan di kawasan perbatasan adalah dengan mensosialisasikan dan mengkoordinasikan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan 2015 – 2019 (Rinduk) dan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan (Renaksi) setiap tahunnya sehingga pemerintah daerah bisa memasukannya ke dalam salah satu prioritas usulan untuk dibahas di tingkat Nasional. Selain itu BPP dan BNPP perlu untuk dapat memberikan data renaksi yang menjelaskan kebutuhan prioritas dan signifikan, bukan sekedar shopping list yang tidak memberikan penjelasan urgensi pembangunan kawasan perbatasan.

Pemerintah pusat telah memberikan ruang khusus dengan adanya Prioritas Nasional Daerah Perbatasan sebagai forum untuk membahas usulan pembangunan kawasan perbatasan. Namun begitu tidak sedikit usulan yang masuk ke dalam Prioritas Nasional tersebut adalah usulan untuk daerah non perbatasan. Prioritas Nasional Daerah Perbatasan perlu untuk disosialisasikan dan dikoordinasikan di tingkat daerah oleh pemerintah pusat sehingga Pemda dapat memahami bahwa khusus untuk pembangunan di kawasan perbatasan, usulan yang dibahas adalah usulan yang telah direkomendasikan oleh BPP sebagai koordinator pembangunan kawasan perbatasan di daerah. Usulan lain dari pemda yang berlokasi di luar lokpri untuk dapat dimasukan ke dalam Prioritas Nasional yang lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk asimetris di kawasan perbatasan dengan memberikan ruang khusus untuk usulan pembangunan di kawasan perbatasan.

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional