Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melalui CSR

Rapat Pembahasan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat melalui skema CSR

Jakarta - (27/6) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan rapat pembahasan penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat melalui pemanfaatan anggaran perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN maupun swasta nasional. Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Koordinator Polhukhankam, sektor swasta, dan perbankan. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Ir. H. Boytenjuri, CES tersebut bertujuan untuk merumuskan skema penggunaan CSR khususnya dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.

Dalam rapat ini, Kementerian BUMN menjelaskan bahwa terdapat 2 bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang hampir sama namun berbeda, yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Secara spesifik, CSR merupakan kewajiban bagi Perseroan Terbatas (PT) yang diatur melalui UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan PKBL merupakan kewajiban bagi BUMN yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Saat ini Kementerian BUMN Sedang menggodok revisi peraturan pemerintah untuk menyatukan PKBL dan CSR. Dalam PKBL, pinjaman lunak bagi pelaku UKM yang didapatkan dari BUMN, dianggap menyalahi fungsi BUMN itu sendiri, karena semestinya BUMN tidak memiliki fungsi untuk bertindak selayaknya bank. Untuk itu, akan dirumuskan skema terbaik dalam membina pelaku usaha kecil dan menengah.

Sebagai pihak swasta, PT Buana Tunas Sejahtera menyampaikan konsep kegiatan CSR yang dilakukan yaitu pengorganisasian masyarakat, pembangunan berbasis masyarakat, dan penyediaan layanan berbasis masyarakat. Dalam hal ini, PT BTS telah membangun jalan kebun yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat di Kecamatan Badau. Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas SDM masyarakat, PT BTS memberikan kesempatan magang bagi freshgraduated SMA/SMK. Secara umum, target utama CSR PT BTS yaitu (i) masyarakat dapat mengembangkan usaha-usaha yang telah dilakukan bersama PT BTS, (ii) memperkenalkan budaya dan hasil karya ke Pasar Nasional dan Luar Negeri, dan (iii) menciptakan kedisiplinan masyaraakat dan secara perlahan meninggalkan kebiasaan lama yang kurang baik.

Namun, apabila dicermati dari penyampaian kementerian/lembaga selama rapat berlangsung, K/L terkait belum memiliki strategi khusus dalam mengawal pemanfaatan CSR perusahaan di kawasan perbatasan negara, terutama untuk mendukung pengelolaan potensi lokal. Kecenderungan saat ini, fokus program/kegiatan untuk pembangunan kawasan perbatasan menempatkan pemerintah sebagai single fighter karena pendekatan yang digunakan adalah kesejahteraan. Namun demikian, meskipun swasta bersifat profit oriented yang sangat kurang memungkinkan untuk mendayagunakan kawasan perbatasan, pemerintah dapat berperan dalam mengarahkan hilirisasi potensi di kawasan perbatasan, tentunya dengan memanfaatkan skema pendanaan dari CSR. Lokpri-lokpri di kawasan perbatasan dapat berperan sebagai hinterland bagi perusahaan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di lokpri mengalami peningkatan, sedangkan bagi perusahaan tidak hanya mendapatkan input materi, tapi juga intangible asset dari interaksi yang baik antara perusahaan dengan lingkungannya.

 

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional