Pasokan Listrik Segera Mengalir Di Kawasan Perbatasan Negara

Rapat Ketenagalistrikan BNPP

Jakarta - (24/6) Penyediaan listrik di kawasan perbatasan menjadi kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi, terutama untuk mendukung penyediaan layanan dasar publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi. Percepatan penyediaan listrik ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi misi Presiden yaitu “membangun dari pinggiran”. Hal ini juga telah diatur dalam Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang, yang menyebutkan bahwa Kementerian ESDM bertugas untuk mempercepat penyediaan sarana prasarana/infrastruktur ketenagalistrikan di PLBN Terpadu dan kawasan sekitarnya.

Dalam hal ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) selaku koordinator perencanaan sekaligus pelaksana pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, menyelenggarakan Rapat Percepatan Pembangunan Ketenagalistrikan pada tanggal 24 Juni 2016 di Hotel A One Jakarta. Dalam rapat tersebut, Kementerian PUPR menyampaikan bahwa telah dilakukan pembangunan fisik PLBN dengan tahap penyelesaian 39,94% untuk 7 PLBN Terpadu (Aruk, Entikong, Nanga Badau, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw). Pembangunan PLBN Terpadu membutuhkan daya listrik yang sangat besar untuk memenuhi penerangan jalan umum dan aktivitas CIQS yang direncanakan akan beroperasi dalam 24 jam. Dari 7 PLBN Terpadu tersebut, Entikong dan Motaain merupakan PLBN dengan kebutuhan listrik yang relatif tinggi. Menurut PT. PLN Regional Kalimantan, beban puncak level provinsi hanya 400 MWH dengan pertumbuhan sekitar 1.000 MWH/tahun, sementara kebutuhan di Entikong jauh lebih tinggi yaitu mencapai 27.000 MWH. Sedangkan untuk PLBN Motaain hingga saat ini sudah terpasang jaringan internal dan tersedia diesel sebagai supply listrik cadangan, dengan progress pembangunan 89,31% untuk kontruksi sarana prasarana dan jaringan kelistrikan.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan masih fokus penyediaan pada penyediaan listrik di kawasan perbatasan, sedangkan kebutuhan listrik di PLBN Terpadu belum dapat difasilitasi karena kebutuhan daya listrik besar yang tidak bisa diatasi dengan energi skala kecil. terdapat 3 PLBN yang masih mengimpor dari Malaysia untuk memenuhi kebutuhan listriknya, yaitu Nanga Badau, Entikong, dan Paloh-Aruk. Pada tahun ini, terdapat 25 lokasi PLTS terpusat, antara lain 25 lokasi PLTS terpusat, 3 lokasi PLTS hybrid, 3 lokasi PLT Mikro Hidro, dan 2 lokasi PLT Mini Hidro. Sedangkan untuk tahun 2017, terdapat 11 lokasi PLTS terpusat dan pengerjaan Pra Feasibility Study, Feasibility Study, dan DED pada 93 Lokpri, dengan catatan jumlah lokasi dapat ditambah.

Keterbatasan energi listrik menjadi kendala tersendiri dalam penyediaan aksesibilitas telekomunikasi di kawasan perbatasan. Sebagaimana yang disampaikan Kementerian Kominfo dalam rapat tersebut, bahwa salah satu kendala program pembangunan telekomunikasi adalah kurangnya ketersediaan listrik yang handal sehingga pelaksanaan dan utilisasi program telekomunikasi belum berjalan optimal. Namun demikian, Kementerian Kominfo akan tetap melaksanakan program Desa Broadband Terpadu, pembangunan Base Transceiver Station (BTS), dan jaringan internet untuk membuka keterisolasian informasi dan komunikasi di kawasan perbatasan negara.

 

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional