Kunjungan Lapangan dalam rangka Pengembangan PKSN Sabang

Berita-2

SABANG - (19/5) Kegiatan FGD dan kunjungan dilaksanakan di kantor Bappeda Provinsi Aceh dan Kota Sabang dalam jangka waktu tanggal 18-20 Mei 2016. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkonfirmasi program dan kegiatan SKPD Provinsi Aceh serta Kementerian/Lembaga di Kota Sabang. Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dan Perpres no. 26 thaun 2008 tentang RTRW Nasional menempatkan Kota Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kawasan Perbatasan Laut untuk mendukung kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Kelembagaan yang terkait dalam pengembangan PKSN Sabang ada tiga, yaitu Bappeda Kota Sabang yang merupakan SKPD Kota Sabang, Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPKS) yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, serta Bappeda Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai penengah kepentingan antara Bappeda Kota Sabang dan BPKS, serta sebagai bagian dari SKPD Provinsi adalah mewakili kepentingan Pemerintah Pusat di PKSN Sabang.

Berdasarkan hasil Musrenbang 2017 dalam penyusunan RKP 2017, usulan program yang sudah disetujui antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh adalah pengembangan industri kakao dengan lokpri Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan bantuan keramba jaring apung (KJA) dengan lokpri Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang.

Persoalan terkait industri kakao adalah belum didukung dengan adanya prasarana berupa dermaga yang sedianya dibangun oleh BPKS di Pulo Aceh untuk mengangkut komoditas kakao di Lokpri tersebut. Dermaga yang ada adalah di Lampulo, Banda Aceh untuk mengangkut komoditas, sudah pada tahap pembentukan UPTD. Komoditas yang ketersediaan lahannya mencapai keekonomisan skala di Sabang adalah cengkeh dan kelapa dalam, sementara lahan kebun kakao belum mencapai keekonomisan skala karena pabriknya baru selesai dibangun tahun 2014. Persoalan infrastruktur lain adalah ketersediaan air bersih, air bersih sudah disediakan oleh PDAM, dengan sumber airnya berasal dari Danau Aneuk Laut Tawar, tetapi air bersih dari instalasi PDAM hanya mengalir 2 hari sekali sehingga beberapa rumah tangga menggunakan di pinggir laut menggunakan air payau untuk kebutuhan sehari-hari. Bappeda Aceh sedang berkonsentrasi untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur ketersediaan air bersih di Kota Sabang.

BPKS sebagai pengelola Pelabuhan Sabang lebih memfokuskan pada kegiatan pariwisata untuk mengembangkan perekonomian Kota Sabang sebagai KSN. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain Sabang Marine Festival yang berlangsung sejak tahun 2015, dan dihadiri Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Dr. Indrojono Soesilo didampingi Deputy III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementrian Koordinator Kemaritiman, Ir. Ridwan Djamaluddin, PhD. Pada saat kunjungan, Pemerintah Provinsi Aceh sedang mempersiapkan Festival Sabang Fair ke-3 dan Teknologi Tepat Guna se-Aceh ke-11 yang dibuka pada hari Jumat 21 Mei 2016.

Total wisatawan ke Sabang sejak tahun 2011-2015 telah mencapai 1,7 juta wisatawan, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata mencapai 30% dan menghasilan Rp. 2 Trilyun. Wisatawan mancanegara rata-rata berasal dari Malaysia. Sedemikian besar potensi dari wisata tersebut, maka BPKS menyusun konsep IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Golden Triangle) atau Segitiga Emas Indonesia-Malaysia-Thailand berupa jalur laut untuk kapal pesiar dari Ranong-Sabang-Malahayati-Langkawi-Ranong, dan jalur udara Sabang-Phuket-Langkawi.

Dalam FGD disampaikan bahwa Sabang sangat siap menjadi bagian dari poros maritim untuk jalur laut dari Selat Malaka ke Laut Andaman dan Samudera Hindia, bahkan dikatakan Pelabuhan Bebas Sabang lebih siap menjadi International Hub Port daripada Pelabuhan Kuala Tanjung yang masih belum dibangun. Yang menjadi persoalan adalah Sabang yang sebelumnya masuk dalam 15 Destination Management Organization untuk Sektor Pariwisata Nasional, tidak dimasukkan dalam 10 destinasi pariwisata unggulan yang ditetapkan Pemerintah hari ini.

 

 

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional