Kajian Mendalam Terkait Masalah Daerah Perbatasan

Print
Berita-1

JAKARTA – Isu-isu perbatasan sering menarik perhatian masyarakat karena peristiwa yang terjadi di kawasan ini memiliki dampak politis yang besar dan memunculkan sentimen kebangsaan. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan karena mempengaruhi kedaulatan wilayah negara, hubungan internasional, dan stabilitas keamanan dalam negeri. Demikian pula dari sudut pandang sosial dan ekonomi karena potensi kawasan strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Sejumlah arah kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan yang berorientasi pada upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah telah dikeluarkan. Namun demikian, belum optimalnya keberpihakan kebijakan sektor terkait menyebabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut belum mendorong pembangunan di kawasan perbatasan secara signifikan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diharapkan dapat melakukan lompatan dalam merespon ketidakpuasan masyarakat terkait pembangunan di kawasan perbatasan agar mengurangi efek negatif hubungan dengan negara tetangga.

Untuk itu, perlu dikaji sejauh mana keberpihakan kebijakan sektoral yang ada saat ini mendukung sasaran-sasaran dan kebutuhan spesifik, serta prosedur untuk mengefektifkan peran BNPP dalam konteks sistem perencanaan dan penganggaran. “Studi ini dipilih agar kebijakan masing-masing sektor terkait dapat terintegrasi secara terpadu ke arah percepatan pembangunan perbatasan. Ada kemungkinan kebijakan yang sudah ada diperbaiki atau diganti,” ucap Plt. Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc dalam acara Pembahasan Hasil Pekerjaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan bagi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan di Ruang SS, Gedung Bappenas, Selasa (11/10). Studi ini terdiri dari lima aspek: 1. aspek batas wilayah; 2. aspek pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, 3. aspek ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 4. aspek pelayanan sosial dasar; dan 5. aspek kelembagaan dalam pembagunan kawasan perbatasan secara terpadu.

Hasil sementara per 10 Oktober 2011, telah tersusun konsep rencana induk, draf kajian strategis pembangunan kawasan tertinggal di 12 provinsi, kerangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk, serta tersusunnya draf policy paper mengenai rekomendasi khusus di setiap sektor. “Bersama-sama dengan BNPP menyusun rencana induk dan rencana aksi yang diintegrasikan dalam Sistem Badan Pembangunan Nasional,” pungkas Pak Deddy. (Humas)