BPP dan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Bintan - (25/10) Pembangunan kawasan perbatasan telah didukung di dalam Nawa Cita ke tiga Presiden Republik Indonesia dengan menekankan kebijakan asimetris untuk membangun kawasan perbatasan. Asimetris berarti memberikan perlakuan yang khusus dan berbeda dari daerah lain yang bukan merupakan kawasan perbatasan. Implementasi kebijakan asimetris seharusnya mulai dari tahap perencanaan, implementasi pembangunan dan evaluasi pembangunan. Namun saat ini beberapa daerah di kawasan perbatasan belum merasakan adanya asimetris dalam pembangunan kawasan perbatasan. Mekanisme perencanaan pembangunan di Indonesia mengedepankan Musyawarah Pembangunan dari tingkat regional (desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi) hingga tingkat nasional. Daerah khususnya kawasan perbatasan merasakan tidak adanya perlakuan khusus untuk perencanaan di kawasan perbatasan. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan sama, yaitu semua usulan dibawa dari tingkat desa hingga tingkat provinsi untuk kemudian masuk dalam pembahasan skala nasional. Pembahasan usulan dilakukan secara reguler kecuali pada tingkat nasional dengan memberikan desk khusus perbatasan di dalam Prioritas Nasional Daerah Perbatasan.

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan

Jakarta - (11/10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggakan rapat dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan. Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan 5 PKSN laut prioritas penanganan 2015-2019, dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan untuk PKSN Saumlaki, Tahuna, dan Sabang. Koordinasi dan fasilitasi intensif saat ini sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan perbatasan negara tahun 2017, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pembuka konektivitas lokpri. Selanjutnya, pada tahun 2018, PKSN diarahkan pada orientasi ekspor komoditas unggulan kawasan perbatasan, sehingga perlu penentuan komoditas potensial pada setiap PKSN. Rapat yang dipimpin oleh Deputi Potensi Kawasan Perbatasan ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Assimetric Policy sebagai Senjata Ampuh Membangun Perbatasan Negara

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas membuka acara Workshop Nasional

Jakarta - (10/8) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Nasional "Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara", di ruang serbaguna Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (10/8/2016). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Bappeda provinsi, Bappeda kabupaten/kota, Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi/kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menajamkan konsep dan strategi implementasi assimetric policy untuk perbatasan negara, mengidentifikasi peluang serta tantangan kebutuhan asimetris di perbatasan, sekaligus mengarahkan program/kegiatan untuk berpihak pada perbatasan negara.

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan melalui CSR

Rapat Pembahasan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat melalui skema CSR

Jakarta - (27/6) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggarakan rapat pembahasan penyusunan kebijakan pengelolaan potensi kawasan perbatasan darat melalui pemanfaatan anggaran perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh BUMN maupun swasta nasional. Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Koordinator Polhukhankam, sektor swasta, dan perbankan. Rapat yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Ir. H. Boytenjuri, CES tersebut bertujuan untuk merumuskan skema penggunaan CSR khususnya dalam pengembangan ekonomi kawasan perbatasan.

Pasokan Listrik Segera Mengalir Di Kawasan Perbatasan Negara

Rapat Ketenagalistrikan BNPP

Jakarta - (24/6) Penyediaan listrik di kawasan perbatasan menjadi kebutuhan prioritas yang harus segera dipenuhi, terutama untuk mendukung penyediaan layanan dasar publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi. Percepatan penyediaan listrik ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi misi Presiden yaitu “membangun dari pinggiran”. Hal ini juga telah diatur dalam Inpres No 7 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang, yang menyebutkan bahwa Kementerian ESDM bertugas untuk mempercepat penyediaan sarana prasarana/infrastruktur ketenagalistrikan di PLBN Terpadu dan kawasan sekitarnya.

Page 1 of 2

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional