Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal

Berita-1

JAKARTA - Pada hari Rabu (24/2) Kementerian PPN/ Bappenas menyelenggarakan Multilateral Meeting I Penyusunan RKP 2017 yang bertema Prioritas Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal di Ruang Serbaguna Bappenas. Adapun peserta yang hadir adalah perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Bappeda Provinsi. Hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Arifin Rudiyanto sebagai pemimpin rapat yang didampingi Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, R. Aryawan Soetiarso Poetro.

Multilateral Meeting I ini fokus pada pembahasan pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan yang jelas dan terukur. Output-nya adalah dokumen yang berisi sasaran prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas. K/L diharapkan memberi masukan dengan memperhatikan lintas sektor.

Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

Berita-2

JAKARTA - Telah terjadi perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana.Sehingga perencanaan pembangunan harus memasukkan pengarusutamaan penanggulangan bencana. Peran masyarakat dianggap penting seperti diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu perubahan pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana.

Terkait hal tersebut, Staf Ahli Menneg PPN/ Bappenas Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Ir. Bemby Uripto, MSc menyelenggarakan Seminar “Telaah Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana serta Pengarusutamaan Penanggulangan Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan” pada Senin (21/12) di Ruang SG 3-5 pukul 09.30 WIB - selesai. Seminar dipandu oleh Perencana Madya Direktorat Pengairan dan Irigasi Bappenas Dr. Ir. Budhi Santoso, MA. Paparan kajian disampaikan oleh Tenaga Ahli di Staf Ahli Menneg PPN/ Bappenas Bidang Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Retno Dwi Suryaningsih. Paparan kedua oleh Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Ir. Siswanto Budi Prasojo.

Penanganan Pascabencana: Dari Reaktif Menjadi Preventif

Berita-3

JAKARTA - Padang 24/11-- Penanggulangan bencana telah ditetapkan sebagai salah satu dari 11 (sebelas) prioritas nasional pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014 yang terintegrasi ke dalam prioritas nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana prioritas nasional Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diarahkan kepada upaya-upaya yang meliputi: pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah; penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah; optimalisasi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dalam aspek pengurangan risiko bencana; mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana; peningkatan sumber daya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan; serta percepatan pemulihan wilayah yang terkena dampak bencana.

Seminar Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan

Berita-1

JAKARTA - Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas, Ir. Max H. Pohan, CES., MA., membuka seminar seri IV dengan tema Integrasi Pengurangan Risiko Bencana dalam Perencanaan Pembangunan, yang diselenggarkan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, di Ruang SG 4, Gedung Bappenas, pada Jumat (31/10), pukul 13.30 WIB.

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas mengatakan bahwa dalam UU No. 24 tahun 2007, kegiatan penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja tetapi juga memerlukan keterlibatan dan peranserta masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta LSM lokal maupun internasional. "Untuk itu, masing-masing stakeholder terkait dituntut untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui pengintegrasian pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim global ke dalam perencanaan pembangunan," tambah Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.

Page 2 of 2

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional