RAKERNAS Penanggulangan Bencana Tahun 2017

Direktorat DTTP menghadiri RAKERNAS Penanggulangan Bencana Tahun 2017, Kota DIY Yogyakarta

DIY Yogyakarta - (14/02) BNPB selaku koordinator Penanggulangan Bencana mengadakan rapat kerja penanggulangan bencana Tahun 2017 di Hotel Sahid Raya, Yogyakarta. Kegiatan rapat kerja ini dihadiri oleh +/- 400 BPBD Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tersebar di seluruh Indonesia, disamping itu acara rapat kerja Penanggulangan Bencana ini juga dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan Bupati/Walikota di daerah-daerah yang dijadikan Best Practices dalam hal Penanggulangan Bencana, daerah ini adalah Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Bima. Para kepala daerah ini menjelaskan mengenai peran daerah dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai investasi awal dalam hal penanggulangan bencana. Walikota Bima yang daerahnya baru terkena bencana banjir bandang menjelaskan bahwa peranan BNPB sudah maksimal terutama dalam hal penanganan darurat, meskipun masih terdapat beberapa kendala yakni kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Pidie Jaya, Aceh yang terkena bencana gempa dan merusak daerah tersebut. Sedangkan Bupati Gresik dan Bupati Trenggalek memberikan pemaparan mengenai kesiapan daerahnya sebagai salah satu daerah yang menerapkan upaya Pengurangan Risiko Bencana dan Penanggulangan bencana secara terintegrasi.

Acara Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2017 terdiri dari beberapa sesi. Sesi pada hari pertama terdiri dari pembekalan kepada kalaksa 136 Kab/Kota yang menjadi lokasi prioritas penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019. Kemudian dilanjutkan dengan acara pemaparan Best Practices oleh empat Kabupaten/Kota (Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Gresik, dan Kota Bima) pada hari kedua. Pada hari terakhir, diisi dengan pemaparan oleh para menteri/ perwakilannya mengenai penanggulangan bencana dan keterkaitannya. Pada hari ketiga ini, diisi pula sambutan, arahan, dan laporan yang masing-masing diisi oleh Gubernur D. I. Yogyakarta, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan yang mewakili Presiden RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memberikan laporan jalannya rapat dari hari pertama hingga hari terakhir. Kepala BNPB menjelaskan bahwa tema rakernas pada tahun ini adalah mewujudkan BPBD yang tangguh, teruji, dan professional dalam bingkai kebersamaan. Dimana urusan Penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak, baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, Rakernas yang dilaksanakan ini mengundang perwakilan baik dari daerah maupun dari pusat untuk membahas tentang penanggulangan bencana.

Menteri Bappenas yang diwakili oleh Deputi Pengembangan Regional memberikan pemaparan mengenai pentingnya kebijakan dan regulasi terutama dalam hal penanggulangan bencana yang berujudul “Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Dalam Perencanaan dan Penganggaran”. Dalam materi ini, Deputi Pengembangan regional Bappenas menjelaskan bahwa trend bencana di Indonesia sepanjang tahun 2002 – 2016 selalu meningkat dari tahun ke tahun. Trend bencana ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, dll). Upaya yang dilakukan dalam pengurangan risiko bencana dan dampaknya ini adalah dengan menerapkan investasi di bidang kebencanaan. Melalui investasi kebencanaan ini, maka dampak yang dihasilkan dari bencana akan berkurang atau menurun. Penurunan risiko bencana ini telah diakomodir dalam sasaran nasional RPJMN 2015 - 2019 dengan tujuan mengurangi risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Pentingnya investasi dalam bidang Pengurangan Risiko Bencana ini telah dikalkulasikan dan menujukkan bahwa setiap $1 yang di investasikan dalam hal PRB mampu menyelamatkan $7 untuk biaya penanganan bencana dan recovery pascabencana. Pada akhir pemaparan, Deputi Pengembangan Regional Bappenas menjelaskan bahwa upaya penanggulangan bencana merupakan urusan bersama dan perlu langkah yang sistematik, terukur, terencana, dan berkelanjutan dalam penanganan bencana. (red Arkha)

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional