Lombok Timur Sebagai Pilot 5 Kabupaten Tertinggal Terintegrasi Tahun 2017

Suasana diskusi di kantor Bappeda Lombok Timur

Selong - (15/8) Sebagaimana amanat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, Pembangunan Daerah Tertinggal telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di Tahun 2017. Dari total 122 kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal, terdapat 5 kabupaten prioritas dalam RKP 2017 yang akan dijadikan lokasi percontohan pembangunan daerah tertinggal terintegrasi. Kelima kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Lombok Timur, Maluku Tenggara Barat, Morotai, Sabu Raijua dan Sarmi. Integrasi pembangunan akan dilakukan secara terfokus pada lokasi kecamatan yang berpotensi menimbulkan pusat pertumbuhan baru sekaligus mengentaskan desa-desa tertinggal di wilayah sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Bappenas bersama Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT melakukan koordinasi ke Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 15-16 Agustus 2016. Kegiatan koordinasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan pembangunan daerah tertinggal di kecamatan prioritas serta melakukan integrasi kegiatan pembangunan strategis di kecamatan prioritas yang prospektif untuk dibiayai melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD, APBN dan sumber dana lainnya. Di Kabupaten Lombok Timur kecamatan yang akan dijadikan lokasi prioritas intervensi adalah Kecamatan Keruak, Jerowaru, dan Sembalun.

Kegiatan koordinasi dilakukan dengan pihak Bappeda di Selong, Kabupaten Lombok Timur. Pemaparan pertama disampaikan oleh Kuswiyanto selaku perwakilan dari Direktorat DTTP Bappenas. Kuswiyanto menyampaikan tentang arah kebijakan serta rencana pengembangan 5 daerah tertinggal terintegrasi pada tahun 2017. Selain itu disampaikan pula tentang hasil identifikasi kebutuhan pembangunan di tiga lokasi kecamatan prioritas Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dari pemaparan yang telah disampaikan pihak Bappenas ditanggapi oleh Dewanto, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur.

“Lokasi kecamatan prioritas memang sudah direncanakan untuk menjadi Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Ada KSK Agropolitan Sembalun, ada juga KSK Minapolitan Keruak-Jerowaru yang berlokasi di Kecamatan Keruak dan Jerowaru”. ujar Dewanto. Dari tanggapan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda dapat dikatakan bahwa terdapat kecocokan antara hasil identifikasi Bappenas dengan rencana pengembangan yang dilakukan oleh daerah.

Diskusi lebih lanjut terkait dengan pembahasan kelengkapan usulan program kegiatan baik itu DAK, Musrenbangnas maupun Rencana Aksi Daerah yang akan dilakukan di Kabupaten Lombok Timur. Bappenas menghimbau agar usulan daerah yang telah diajukan agar dapat dilengkapi sampai dengan titik lokasi intervensi kegiatan. Sehingga dari himbauan tersebut maka Bappeda akan melakukan tindak lanjut berupa melengkapi data usulan dengan lokasi titik intervensi kegiatan.

Pertemuan dengan pihak Bappeda dilanjutkan dengan mengunjungi salah satu kecamatan prioritas intervensi, yaitu Desa Seriwe di Kecamatan Jerowaru. Desa Seriwe memiliki potensi utama komoditas rumput laut serta perikanan tangkap. Desa ini juga terdapat kelompok usaha pengolahan dodol rumput laut yang telah dikelola oleh Kelompok Usaha Putri Selatan. Sedangkan permasalahan di daerah ini adalah kurang tersedianya air bersih yang berimbas pada kurang tersedianya kebutuhan sanitasi bagi masyarakat sekitar pesisir di Desa Seriwe.

Setelah melakukan kunjungan ini, selanjutnya Bappenas akan melakukan koordinasi tingkat pusat dalam mengintervensi 5 (lima) kabupaten prioritas pembangunan daerah tertinggal terintegrasi. Koordinasi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah.

 

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional