Uji Coba Mesin Beras Analog Sagu di Workshop PT Barata Indonesia

Peserta mengunjungi workshop PT Barata

Gresik - (12/8) Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan di Papua, Pokja Papua menginisiasi pengembangan sagu untuk diversifikasi makanan sebagai pewujudan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut didasari oleh dari fakta bahwa Indonesia masih mengimpor beras dengan kuantitas yang semakin meningkat hingga 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2011 mengimpor sebanyak 1,90 juta ton, tahun 2012 sebanyak 1,83 juta ton, tahun 2013 sebanyak 472.000 ton, tahun 2014 sebanyak 91.000 ton, dan tahun 2015 sebanyak 602.648 ton. Di sisi lain, terdapat fakta bahwa hutan sagu di Papua/Papua Barat seluas 5 juta Ha, dengan hasil pati sagu sebanyak 25 ton/Ha/thn, sehingga total 125 juta ton/thn dan untuk 3 tahun ke depan ditargetkan dapat memproduksi Beras Analog Sagu sebanyak 2.4 juta ton/thn (10% dari Kebutuhan Beras Nasional 24 juta ton/per tahun). Pemerintah daerah Provinsi Papua menyampaikan bahwa Luasan sagu alam terbesar yaitu di Kabupaten Asmat, Mappi, Mimika, dan Waropen. Namun, belum diolah secara optimal karena rendahnya konektivitas sehingga biaya logistik sangat mahal. Untuk itu, dibutuhkan aksi konkrit untuk mengolah sagu yang berkelanjutan.

Menjawab tantangan fakta tersebut, Pokja Papua memiliki visi menjadi katalisator diversifikasi makanan untuk ketahanan pangan, bioindustri, waste dan energy management, dan economic development. Sedangkan misinya yaitu menjalankan pemanfaatan dan upaya pengembangan beras analog dari bahan dasar sagu untuk dikembangkan menjadi program nasional, dan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja/lapangan usaha serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat/orangasli papua dan masyarakat-masyarakat asli kepulauan Indonesia Timur. Pokja Papua mempunyai payung program Papua Bekerja dan Unggul dengan sub-program pengolahan sagu antara lain: beras sagu analog, kemasan sagu analog, briket sagu, dan sagu sebagai bahan baku energi terbarukan.

Sebagai strategi untuk merealisasikan hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan yaitu Pokja Papua bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan PT Barata untuk mengembangkan komoditas sagu di Papua. Untuk itu, pada tanggal 12 Agustus 2016 dilakukan uji coba mesin pembuat beras berbasis sagu di workshop PT Barata Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pada sesi diskusi yang dilaksanakan, Staf Ahli PT Barata menyampaikan bahwa kapasitas mesin pengolah sagu yang telah dikembangkan saat ini yaitu 6 ton dan akan ditingkatkan menjadi 10 ton. Sebelumnya, PT Barata telah turut andil dalam pembangunan pabrik sagu milik Perhutani di Kais, Sorong Selatan, dengan kapasitas produksi 100 ton/hari. Dukungan pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya sangat dibutuhkan, karena hingga saat ini, harga sagu di Papua masih relatif mahal yaitu Rp 20.000/kg sedangkan di Jawa seharga Rp 11.000/kg.

Pokja Papua menjelaskan bahwa industri pengolahan sagu di Papua lebih diarahkan kepada home industry dengan orientasi penciptaan peluang kerja bagi masyarakat asli Papua (terutama kaum perempuan dan masyarakat marginal) dan peningkatan nilai tambah komoditas sagu itu sendiri. Penciptaan lapangan kerja di Papua sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Home industry dalam bentuk usaha mikro dan kecil diharapkan akan membentuk program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, karena program-program CSR yang bersifat charity cenderung tidak berkelanjutan. Di samping komoditas sagu, akan dilakukan pengembangan kopi, peternakan babi, perikanan, garam, industri kreatif berbasis budaya dan pariwisata.

Dalam aspek perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas telah mencantumkan pengolahan sagu dalam RKP dan rencana Aksi percepatan Papua. Ditekankan juga perlunya pendampingan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi pemeran utama, bukan hanya penonton. Pendampingan ini juga dibutuhkan dalam menjawab tantangan adanya gap antara masyarakat Papua yang sudah sangat maju dengan yang masih tertinggal. Untuk mempercepat langkah konkrit kegiatan ini, perlu dipetakan pembagian peran antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan pihak swasta sehingga tersusun skema kerja yang holistik, integratif dan berbasis spasial. Terkait hal ini, Kasubdit Kawasan Khusus merekomendasikan pembagian peran lembaga sesuai kewenangan masing-masing, yaitu sebagai berikut:

  1. BPPT : kualitas sagu olahan, kualitas teknologi mesin pengolah sagu
  2. Kementan : Menjadikan sagu sebagai kebijakan prioritas asimetris
  3. Kemendes/ Dit Rawan Pangan : Membina dan mendampingi masyarakat, serta menghubungkan ke dunia Industri
  4. Kemen Industri : penyediaan sarpras industri pengolahan sagu
  5. Kemen BUMN : memperkuat peran perusahaan pengolah sagu
  6. Bappenas : memasukkan dalam rencana aksi dan RKP untuk menjadi acuan K/L sektor, dan memonitor pelaksanaannya
  7. Perguruan Tinggi : mengkaji potensi, menganalisa pengembangan kualitas teknologi
  8. PT Barata : mengembangkan mesin dan industri pengolahan
  9. Kemendag : distribusi pasar
  10. Kemen ESDM : penyediaan listrik dan pemanfaatan limbah menjadi bioenergy alternatif
  11. Kemen PUPR : menjamin ketersediaan air bersih
  12. Pemda : penguatan regulasi, iklim investasi, dan penyiapan sumber daya manusia OAP menjadi pelaku industri

Market sementara untuk beras sagu ini yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat (lingkungan istana negara). Namun, untuk ke depannya, beras sagu ini akan dipasarkan ke wilayah jawa, sedangkan pati sagu akan dipasarkan di Papua. Diusahakan harga beras ini yang paling memungkinkan yaitu Rp 10.000/kg. Jika harga yang dipatok adalah Rp 8.000/kg, maka dibutuhkan subsidi dari pemerintah untuk meminimalisir biaya produksinya.

 

Produk

  • Kajian
  • Paparan
  • Monev
  • Buletin

Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara [2016]


Kajian Penyusunan Instrumen Evaluasi Pembangunan Perdesaan [2016]


Kajian Kelembagaan dan Regulasi untuk Mendukung Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam RPJMN 2015-2019 [2015]


Evaluasi Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal [2014]


Kajian Strategis Aktivitas Ruang Antara Kawasan Strategis Nasional Dengan Daerah Tertinggal di Pulau Kalimantan [2010]


Sustainable Livelihoods After Disaster Case: Post Earthquake 27 May 2006 in Yogyakarta and Central Java


Strengthening Peace Building Through Decentralized Conflict Sensitive Planning Process: Case Of Indonesia


Strengthening Peace Building Through Conflict Sensitive Participatory Local Planning Process: Case Of Indonesia


Experiences in Managing Response and Preparation for Recovery: Case of Indonesia


Laporan Akhir Evaluasi Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Kementrian / Lembaga Mitra dalam Mendukung Pembangunan Kawasan Khusus


Laporan Akhir Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)


Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan RKP Tahun 2015 Bidang Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara


Menuju Perencanaan Berbasis Kawasan

 


Potret Penanggulangan Bencana di Indonesia

 


Dinamika Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara

 


Kawasan Strategis Ekonomi Indonesia

 

 


Investasi Mesin Pendorong Pembangunan Daerah Tertinggal

 


Forum Kerjasama Ekonomi Sub Regional