Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan

Jakarta - (11/10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggakan rapat dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan. Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan 5 PKSN laut prioritas penanganan 2015-2019, dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan untuk PKSN Saumlaki, Tahuna, dan Sabang. Koordinasi dan fasilitasi intensif saat ini sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan perbatasan negara tahun 2017, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pembuka konektivitas lokpri. Selanjutnya, pada tahun 2018, PKSN diarahkan pada orientasi ekspor komoditas unggulan kawasan perbatasan, sehingga perlu penentuan komoditas potensial pada setiap PKSN. Rapat yang dipimpin oleh Deputi Potensi Kawasan Perbatasan ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan

Jakarta - (11/10) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyelenggakan rapat dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengembangan PKSN Ranai dan PKSN Nunukan. Rapat ini merupakan rangkaian pembahasan 5 PKSN laut prioritas penanganan 2015-2019, dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan untuk PKSN Saumlaki, Tahuna, dan Sabang. Koordinasi dan fasilitasi intensif saat ini sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan perbatasan negara tahun 2017, yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pembuka konektivitas lokpri. Selanjutnya, pada tahun 2018, PKSN diarahkan pada orientasi ekspor komoditas unggulan kawasan perbatasan, sehingga perlu penentuan komoditas potensial pada setiap PKSN. Rapat yang dipimpin oleh Deputi Potensi Kawasan Perbatasan ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Nunukan, Serfianus, SIP, M.Si, menjelaskan visi Kabupaten Nunukan yaitu mewujudkan Kabupaten Nunukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis menuju masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera. Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemda Nunukan mengusulkan dua program unggulan, yaitu:

  1. pembangunan sentra industri perikanan terpadu Mansapa (Marine Technopark) sebagai bentuk program unggulan PKSN Laut (Sebatik). Pemda sudah menyediakan lahan seluas 50 ha. Tahun ini sedang dilakukan FS dan penyusunan DED. Tahun 2017 sudah siap untuk pelaksanaan pembangunan.
  2. pembangunan technopark pertanian organik di Krayan dan Krayan Selatan mewujudkan Agrobisnis, sebagai bentuk program unggulan PKSN Darat. Kabupaten Nunukan khususnya Kecamatan Krayan memiliki produk unggulan yaitu Beras Adan yang merupakan beras organik berkualitas tinggi.

Nunukan saat ini seringkali menjadi perlintasan perdagangan narkoba dan kegiatan illegal lainnya, sehingga perlu diperkuat pertahanan dan keamanannya. Terkait penanganan lokpri, kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus yaitu Lumbis Ogong dan Krayan. Aksesibilitas di daerah tersebut masih sangat rendah, sehingga 99% kebutuhan pokok dipenuhi dari negara tetangga.

Menjawab tantangan aksesibilitas tersebut, Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan dukungan Tol Laut di Natuna yaitu Trayek T-6 (Pontianak-Tarempa-Natuna-Tarempa-Pontianak), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20,6 miliar melalui subsidi. Sedangkan angkutan laut perintis di Natuna yaitu Trayek R-6 (Tanjung Pinang), R-8 (Kijang), dan R-9 (Sintete), sedangkan angkutan laut perintis di Nunukan yaitu Trayek R-30 (Wani) dan R-42 (Kwandang). Ditjen Angkutan Udara Kementerian Perhubungan juga memberikan dukungan berupa perpanjangan runway dan pembangunan dermaga. Selain itu, terkait ketenagalistrikan, PT PLN akan menyediakan genset dan pembangunan PLTMG di Nunukan dengan target kapasita 20.000 MW, dimana saat ini sedang dalam tahap pengadaan.

Sedangkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Salah satu lokasi program di Kabupaten Natuna yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu (i) pembangunan sentra perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di Selat Lampa; (ii) pembangunan sentra perikanan budidaya kelapu dan rumput laut di Pulau Sedana dan Pulau Tiga; (iii) penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Lanal Ranai. Di Kabupaten Nunukan sedang dimulai pembangunan sentra kelautan dan perikanan pada tahun ini.

Sebagai penutup, Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, menyampaikan perlunya pendetailan kebutuhan per kawasan (PKSN), yang diawali dengan koordinasi penyusunan rencana lintas sektor, kemudian dilakukan konfirmasi kesediaan dukungan K/L yang bersangkutan. Terkait dengan pemotongan anggaran, perlu koordinasi internal BNPP untuk mengirimkan surat kepada K/L terkait supaya tetap memprioritaskan anggaran kepada kawasan perbatasan.