KPBPB

E-mail Cetak PDF

KAPET  []  KPBPB  []  KEKI  []  PERBATASAN

 

Dasar Hukum

Pembentukan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang kemudian diperkuat lagi menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2000. 

Definisi

Dalam Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Pelabuhan ini mencakup pelabuhan laut dan bandar udara. Jangka waktu suatu KPBPB adalah 70 tahun terhitung sejak ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran

KPBPB mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.  

Fasilitas dan Kemudahan

Pengusaha yang melakukan kegiatan dalam KPBPB bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai (terpisah dari daerah pabean), yang meliputi :

·          Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB melalui pelabuhan dan bandar udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai sebagaimana yang diterangkan di dalam Perpu 1/2000 Pasal 11, ayat (4).

·          Pemasukan barang konsumsi dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di KPBPB diberikan pembebasan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai sebagaimana yang diterangkan di dalam Perpu 1/2000 Pasal 11 ayat (6). 

Kelembagaan

Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di daerah. Ketua dan anggota Dewan KPBPB ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur bersama-sama DPRD. Selanjutnya, Dewan KPBPB membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, baik Kepala maupun Anggota Badang Pengusahaan KPBPB ditetapkan oleh Dewan Kawasan, sehingga Badan Pengusahaan KPBPB bertanggung jawab langsung kepada Dewan KPBPB.  Pasal 8 Ayat (1) menegaskan, Dewan KPBPB mempunyai tugas dan wewenang menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan Badan Pengusahaan KPBPB. Sementara di Ayat (2), Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan KPBPB sesuai dengan fungsi-fungsi KPBPB. Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan tersebut, Badan Pengusahaan KPBPB mempunyai wewenang untuk membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. 

Sumber Pembiayaan dan Pendapatan

Badan Pengusahaan KPBPB mengusahakan sumber-sumber pendapatan sendiri untuk membiayai rumah tangganya. Selain itu, Badang Pengusahaan KPBPB juga memperoleh sumber-sumber pendapatan yang berasal dari APBN, APBD, serta sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kendala dan Isu Permasalahan Pengembangan KPBPBA.  

KPBPB Sabang

§   Kelembagaan  : struktur organisasi kelembagaan masih berorientasi pada birokrat dan kurang berbasis usaha (business oriented) belum disesuaikan dengan bisnis plan dan tantangan global, kewenangan tidak jelas, tidak tegas dan tidak cukup. SDM : kualitas SDM belum memadai sebagai akibat dari sistem rekrutmen dan pengembangan SDM belum berbasis kompetensi usaha dan masih berorientasi  pada PNS dan bukan corporate.

§   Pembiayaan : sistem pengalokasian anggaran MA 69 dari pusat bersifat sementara karena tidak (belum) didukung dengan status kelembagaan yang jelas, masih bertumpu pada anggaran pemerintah (pusat dan daerah) dan belum ada kemandirian pembiayaan belum diarahkan kegiatan usaha yang berbasis revenue center.

§   Hubungan kelembagaan dan koordinasi : mekanisme koordinasi, konsultasi antara BPKS dengan DKS, Pemda dan Instansi Pemerintah Pusat belum dibakukan, belum ada forum koordinasi  dan konsultasi yang permanen untuk menggalang dukungan dan komitmen dalam pembiayaan dan program dari pemerintah pusat. Penataan kawasan belum sistemik masih parsial.

§   Insentif berdasarkan kewenangan Fiskal Otonomi Daerah :  pajak daerah (belum dilimpahkan), retribusi (belum dilimpahkan). 

B.   KPBPB Batam

1.     Badan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam belum dipersiapkan sebagai pengelola bisnis bertaraf internasional, dalam jangka pendek sudah mulai memberikan peran sesuai PP No. 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam.

2.     Belum disahkannya Master Plan dan Bisnis Plan sebagai bentuk arahan masa depan yang konkrit, terutama bagi arahan pengembangan ruang dan pengembangan pengusahaan kawasan sesuai dengan kebutuhan pasar dan stakeholders seperti investor, pengguna jasa, pemerintah, dunia maritim, dunia usaha terutama mancanegara untuk dapat berinteraksi dan menanamkan modalnya di Kawasan  Batam;

3.     Kualitas sumber daya manusia (SDM) belum memadai untuk meningkatkan keunggulan kompetitif Batam apabila ingin tetap menjadi kawasan yang diperhitungkan di dunia, terutama pada aspek kompetensi dan kelembagaan yang bertransformasi dan dituntut berkembang dalam waktu yang sangat singkat;

4.     Adanya tumpang tindih “tupoksi” antara pemerintah kota dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Tumpang tindih kewenangan dalam hal:  §   Perencanaan dan pengendalian pembangunan§   Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang§   Penyediaan sarana dan prasarana umum§   Pengendalian lingkungan hidup§   Pelayanan pertanahan§   Pelayanan administrasi penanaman modal

5.     Pendudukan dengan pertumbuhan sangat tinggi sehingga memerlukan perhatian yang lebih terutama dalam penyediaan sarana prasarana serta penanganan gejolak sosial,  misalnya penanganan rumah liar. 

 

 

Kumpulan Kajian