Assimetric Policy sebagai Senjata Ampuh Membangun Perbatasan Negara

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas membuka acara Workshop Nasional

Jakarta - (10/8) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Nasional "Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara", di ruang serbaguna Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (10/8/2016). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Bappeda provinsi, Bappeda kabupaten/kota, Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi/kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menajamkan konsep dan strategi implementasi assimetric policy untuk perbatasan negara, mengidentifikasi peluang serta tantangan kebutuhan asimetris di perbatasan, sekaligus mengarahkan program/kegiatan untuk berpihak pada perbatasan negara.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas membuka acara Workshop Nasional

Jakarta - (10/8) Kementerian PPN/Bappenas menggelar Workshop Nasional "Kupas Tuntas Kebijakan Asimetris di Perbatasan Negara", di ruang serbaguna Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (10/8/2016). Acara ini dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari Bappeda provinsi, Bappeda kabupaten/kota, Badan Pengelola Perbatasan Daerah provinsi/kabupaten/kota, serta kementerian/lembaga terkait. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menajamkan konsep dan strategi implementasi assimetric policy untuk perbatasan negara, mengidentifikasi peluang serta tantangan kebutuhan asimetris di perbatasan, sekaligus mengarahkan program/kegiatan untuk berpihak pada perbatasan negara.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, Bappeda dan Badan Pengelola Perbatasan Negara diminta untuk mengisi sistem database masalah dan kebutuhan pembangunan perbatasan negara, untuk kemudian disampaikan pada saat kegiatan, dan akan ditindaklanjuti sebagai masukan rencana aksi perbatasan negara. Menurut Deputi Inovasi Administrasi LAN-RI, Dr. Tri Widodo W. Utama, kebijakan asimetris diperlukan untuk mempercepat pembangunan perbatasan negara, sehingga layak menjadi beranda depan negara. "Bukan hanya dengan pembangunan infrastruktur, tapi yang terpenting adanya pendelegasian kewenangan yang jelas," katanya. Deputi Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas memberikan arahan yang cukup jelas kepada kementerian/lembaga yang hadir bahwa asimetris yang diperlukan dalam bentuk kegiatan dan regulasi khusus. “Beberapa hal asimetris yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan perbatasan, yaitu memberikan kuota untuk kapal nelayan di perbatasan, menjamin ketersediaan dan harga BBM yang sama dengan wilayah lain, regulasi perdangangan lintas batas negara, insentif petugas pelayanan dasar, dan kebijakan satuan biaya khusus,” jelasnya.

Secara umum, berdasarkan perspektif pemerintah daerah, menilai bahwa program/kegiatan pembangunan perbatasan negara sampai saat ini belum berjalan optimal. “Banyak kegiatan di perbatasan negara tetapi tidak diletakkan fokus pada lokasi prioritas,” ujar perwakilan Bappeda Kabupaten Sintang. Beberapa daerah seperti Kabupaten Sintang dan Kabupaten Mahakam Ulu belum memiliki jalan berstatus nasional, sehingga konektivitas masih sangat rendah. Terkait kebutuhan asimetris secara tegas disampaikan oleh perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. “Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) telah membangun perbatasan dengan kearifan lokal, sementara RI masih membangun dengan ukuran nasional, bahkan RDTL memberikan subsidi bagi warga di perbatasan, kebutuhan gula dan mobil juga dipenuhi dari RDTL,” jelasnya.

Rekomendasi dari kegiatan workshop nasional in yaitu agar Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan perbatasan negara sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing, serta memperkuat koordinasi lintas sektor di level pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip kebijakan yang holistik-tematik, integratif dan spasial. Selain itu, Pemerintah Provinsi agar melaksanakan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah perlu mengembangkan inovasi kegiatan yang berbeda dari biasanya dan spesifik sesuai kebutuhan daerah, misalnya dengan pembangunan daerah remote perlu keterlibatan TNI ZENI, subsidi perintis, insentif tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, dan sebagainya. Khusus untuk BNPP agar segera menjabarkan kewenangan dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembangunan kawasan perbatasan negara. Selain itu, perlu ditetapkan mekanisme penyelarasan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Rencana Aksi Tahun 2017 yang telah disusun dalam RKP 2017, untuk kemudian melanjutkan penyusunan Renaksi Tahun 2018 sebagai materi masukan dalam musrenbangnas tahun 2017 penyusunan RKP 2018.